Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari 13, 2020

EXPLOR

PKH 2024

  WARTA62POS -Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan oleh kementrian sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan sasaran penerima adalah warga prasejahtera yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG). Bantuan sosial PKH merupakan bantuan Bersyarat yang bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan perubahan perilikau dalam mengkses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sosial. dilansir dari media online  https://garut.pikiran-rakyat.com/nasiona   Bansos PKH 2024 yang akan cair mengalami perubahan skema penyaluran dan besaran nominal bantuan,  Dalam penyalurannya terdapat skema terbaru di mana bantuan khusus KKS Bank Himbara dilakukan setiap 2 bulan, sementara yang KKS ke Kantor Pos akan tetap berlangsung per triwulan.  Sementara untuk besaran nominalnya bisa simak berikut ini:  1. Khusus yang memakai KKS komponen siswa SD dari yang semula menerima Rp225.000, kini menjadi Rp150.000.  2. Bagi siswa SMP

APDESI (ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA) LOGIKA PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUMNYA DALAM UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

By.nurrozuqi AS-BPD-SI-1 Pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) adalah sebuah organisasi yang mengklaim anggotanya adalah para Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal menarik perlu dicermati, bahwa APDESI ini organisasi Pemerintah Desa, sebuah institusi strata terbawah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. Agar memiliki pemahaman yang utuh, mari disimak devinisi-devinisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berikut: Pemerintah: Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Desa: Desa, atau udik, menurut definisi "

SOSIALISASI PP 11 TAHUN 2019 DI KECAMATAN SRONO

Foto : Kabag tata pemerintahan Desa menyampaikan materi INPOSOS.  Dalam rangka pelaksanaan PP 11 tahun 2019 tentang SILTAP Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD, maka pemerintah kecamatan Srono bekerjasama dengan Asosiasi BPD Kecamatan Srono menyelenggarakan Sosialisasi PP 11 Tahun 2019, dengan menghadirkan narasumber dari Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi FREDY ( kabag pemerintahan desa). Kegiatan ini dihadiri oleh 3 orang pimpinan pengurus BPD, Kepala desa dan Sekretaris Desa dari 10 desa yang ada di wilayah kecamatan Srono.(12 Feb 2020). Sekretaris Kecamatan Srono Dodi waskito dalam sambutanya menyampaikan permohonan maaf atas ketikhadiran camat Srono karena tugas di BAZNAS Banyuwangi. Harapannya sosialisasi bisa memberi kesepahaman dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, ia juga berharap kepada semua peserta agar kegiatan ini dimanfaatkan sebaik baiknya. Sekaligus membuka acara tersebut. Dalam acara inti Fredy menyampaikan ; harapannya B