Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Design Perlindungan Sosial Komprehensif

Jakarta, (24 September 2018). Pemerintahan Jokowi-JK secara serius menggarap strategi kebijakan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang bertujuan untuk pengurangan beban orang miskin serta peningkatan pendapatan orang miskin dan rentan yaitu 40 persen penduduk terbawah.

“Strategi disusun dengan membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif salah satunya melalui restrukturisasi bantuan sosial melalui perluasan cakupan dan peningkatan desain program,” kata Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Rabu.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Turun 1,82 juta penduduk dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta penduduk. Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 dari 10,12 persen pada September 2017 atau dari 10,64 persen pada Maret 2017.

Harry menjelaskan, capaian ini menurut BPS disebabkan bansos tunai meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018, pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 98,7% dan penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Menurut Harry, salah satu program prioritas nasional untuk penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Ada lima tujuan PKH yaitu meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Pada awal diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 ribu KPM, pada era pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, cakupan jumlah penerima mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 menyasar 3,5 juta KPM kemudian cakupan terus diperluas pada tahun 2016 menjadi 6 juta KPM dan tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 10 juta KPM. “Tahun 2014 anggaran bansos PKH sebesar Rp1,8 triliun. Presiden Jokowi menjadikan PKH sebagai program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga  anggaran bansos PKH meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi Rp17,4 triliun,” papar Dirjen.

Badan Kebijakan Fiskal merilis efektifitas bansos pada tahun 2014 – 2015, bahwa dari semua bantuan sosial dan subsidi di Indonesia (subsidi listrik, subsidi BBM, rastra, subsidi LPG dan Program Indonesia Pintar), Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai paling efektif dalam menurunkan gini ratio dan penurunan angka kemiskinan. “Artinya dengan anggaran yang lebih kecil dari bantuan sosial dan subsidi lainnya, PKH berdampak paling besar terhadap penurunan gini ratio dan angka kemiskinan,” tandas Harry.

Inovasi Penyaluran PKH secara non tunai menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara). “Kartu ini dapat merekam data penerima, berfungsi tabungan dan memiliki dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota barang. Sistem kartu debet yang memadukan e-wallet dan tabungan, merupakan karya inovatif pertama kali digunakan di antara negara-negara yang melaksanakan Conditional Cash Transfer (CCT). KKS juga sudah mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” lanjutnya

Untuk itu pemerintah sejak tahun 2016 sudah melakukan upaya mengintegrasikan program-program bantuan sosial dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial secara komprehensif. KKS dapat difungsikan untuk terbangunnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi yang dibutuhkan bagi keluarga miskin dan rentan.

KPM PKH sejak tahun 2015 pada umumnya sudah mulai mendapatkan bantuan komplementer lainnya, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, pada tahun 2016 KPM PKH mendapatkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Dengan dukungan komplementaritas ini selain membantu perekonomian KPM PKH juga memberikan motivasi kepada anak KPM PKH menjadi anak yang berprestasi,” tandasnya.

Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 70 persen wilayah perairan dan 13.667 pulau, oleh karenanya, Himbara merespon tantangan ini dengan meluncurkan teknologi interoperability yang memfasilitasi KPM untuk mencairkan bantuan di bank anggota Himbara tanpa dikenai biaya administrasi. Himbara telah menyediakan fasilitas ATM dengan Logo “Himbara” dan saat ini telah diperluas ke ATM yang berlogo “LINK”. National Payment Gateway (GPN) ini diperkenalkan pada tahun 2017.

Untuk merespon lokasi yang sulit jaringan / blank spot seperti wilayah-wilayah PKH akses (Papua dan Papua Barat), BNI meluncurkan Inovasi EDC Offline (Electronic Data Capture). EDC Offline/Smart POS yang dikembangkan merupakan perangkat untuk melakukan berbagai fungsi antara lain untuk layanan berbagai jenis transaksi (pembayaran, pembelian, transfer) non tunai, layanan Laku Pandai, LKD (Layanan Keuangan Digital), e-Payment, layanan penyaluran bantuan pemerintah (G2P/ Government to Person), pendaftaran dan informasi lengkap dengan standar aplikasi. EDC Offline berbasis android yang mampu merekam data masing-masing penerima manfaat.

Selain bantuan berupa uang, KPM PKH juga mendapatkan berbagai materi yang disampaikan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Untuk memastikan implementasi P2K2 berjalan baik, case management, membangun complain handling system dan media promotion terkait PKH maka direkrut Pekerja Sosial Supervisor. Hingga tahun 2018, Kementerian Sosial telah merekrut 40.091 sumber daya manusia PKH.

PKH juga merubah pola perilaku KPM untuk mengakses fasilitas kesehatan, hal ini menurut Harry terlihat dari peningkatan dari kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis meningkat 6,1 persen, kelahiran di fasilitas kesehatan meningkat 4,3 persen, kemudian anak-anak yang mendapatkan imunisasi secara lengkap meningkat 4,5 persen dan kunjungan rawat jalan meningkat 0,8 persen.

Dengan PKH, lanjut Harry juga meningkatkan kesadaran anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan dasar. Peningkatan kesadaran untuk mengakses fasilitas pendidikan yang signifikan adalah anak usia SMP yaitu meningkat 9,5 persen. Kemudian kesadaran untuk mengakses fasilitas pendidikan setingkat SMA meningkat 8,8 persen dan anak usia sekolah setingkat SD meningkat 1,8 persen.

Sebagai upaya untuk merespon masukan dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan PKH maka diresmikanlah PKH Contact Center pada Januari 2018. Contact Center yang telah ada saat ini dalam proses nya semua dilakukan melalui aplikasi penginputan data yang terintegrasi dan system call yang merekam kegiatan petugas, sehingga data yang masuk bisa ditampilkan cepat dan secara langsung. Sudah terintegrasi dengan Himbara (call forward dilakukan jika ada pertanyaan terkait kartu hilang atau lupa PIN). Agen telah diberikan pelatuhan dan tendem ke call center masing-masing Bank Himbara agar meningkatkan kualitas agent sehingga tercapai kepuasan pelapor

Sebagai respon dalam memastikan perlindungan sosial bagi korban bencana termasuk di NTB dan Sulteng, Harry menjelaskan bahwa per Oktober tahun 2018, Kemensos telah menyalurkan bantuan darurat bagi 283.420 Jiwa Korban Bencana Alam (KBA) dan 5.975 Jiwa Korban Bencana Sosial (KBS), sedangkan bantuan pemulihan sebanyak 13.383 Jiwa KBA dan 1.401 Jiwa KBS.

“SDM penanggulangan bencana merupakan elemen penting dalam upaya manajemen bencana, hingga tahun 2018 telah dilatih sebanyak 111.351 Orang yang tersebar di 34 provinsi. SDM tersebut diantaranya Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Sahabat TAGANA, Tenaga Pelopor Perdamaian, dan Tim Layanan Dukungan Psikososial.” ungkap Harry.

Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap korban bencana khususnya kelompok rentan mendapatkan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat, pemulihan dan penguatan sosial pasca bencana bagi korban bencana serta masyarakat kembali berfungsi sosial.

Komitmen pemerintah dalam strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan secara serius, "Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target Presiden RI bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen akan tercapai", tutup Harry. (*)