Langsung ke konten utama

EXPLOR

PKH 2024

  WARTA62POS -Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan oleh kementrian sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan sasaran penerima adalah warga prasejahtera yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG). Bantuan sosial PKH merupakan bantuan Bersyarat yang bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan perubahan perilikau dalam mengkses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sosial. dilansir dari media online  https://garut.pikiran-rakyat.com/nasiona   Bansos PKH 2024 yang akan cair mengalami perubahan skema penyaluran dan besaran nominal bantuan,  Dalam penyalurannya terdapat skema terbaru di mana bantuan khusus KKS Bank Himbara dilakukan setiap 2 bulan, sementara yang KKS ke Kantor Pos akan tetap berlangsung per triwulan.  Sementara untuk besaran nominalnya bisa simak berikut ini:  1. Khusus yang memakai KKS komponen siswa SD dari yang semula menerima Rp225.000, kini menjadi Rp150.000.  2. Bagi siswa SMP

BPD Parijatah wetan Mengadakan Rapat Internal


foto : Rapat Internal BPD parijatah wetan


INPO62 Parijatah wetan. Badan Permusyawaratan desa (BPD) Merupakan unsur pemerintahan desa yang memiliki fungsi mengawasi kinerja kepala desa, menyepakati APBDes, dan membuat peraturan desa bersama kepala desa. selain itu BPD juga memiliki beberapa tugas dan kewajiban lain diantaranya adalah menyerap aspirasi masyarakat, melaksanakan rapat bulanan. sebagaimana BPD Parijatah wetan juga melaksanakan salah satu kwajibanya yaitu menyelenggarakan rapat bulanan dikantor BPD Parijatah wetan pada Sabtu, 22 Mei 2021.

Rapat internal BPD ini dihadiri oleh 8 orang anggota BPD parijatah wetan yaitu Rosita, Suheri dari wilayah Melik, Mudopar dari wilayah sidorejo, M Fauzan dari wilayah Sumberjo, Imam dari Parirejo, Fuji H , Harvi L dari wilayah Bongkoran dan Rumasih dari Perwakilan Perempuan, sementara 1 anggota dari parirejo absten.

Dalam rapat BPD ini dipimpin langsung oleh ketua BPD Parijatah wetan Imam Z dengan topik pembahasan Sambang Dusun oleh BPD dibulan juni 2021. menurut imam sambang dusun ini merupakan media BPD dalam menggali aspirasi masyarakat serta wujud sosialisasi tentang Rancangan dua Perdes, yaitu Perdes Penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Rancangan Perdes tentang jalan desa. masih menurt imam dua perdes ini sangat vital dan harus segera dimusdeskan agar penyelenggaraan desa memiliki dasar hukum, kepastian hukum dan tercapainya tujuan desa.

Sementara dalam rapat tersebut rencananya sambang dusun akan dimulai pada tanggal 01 Juni 2021 sampai tanggal 5 Juni 2021 yaitu dari dusun sidorejo, dusun Melik, Dusun Sumberjo, Dusun Parirejo dan terakhir didusun Bongkoran. menurut panitia sambang dusun Rosita dalam sambang dusun BPD akan mengundang tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, K blok, RT, RW dan Kepala dusun dimasing-masing wilayah serta menghadirkan Kepala desa Parijatah wetan, Sekretaris desa Parijatah wetan dan Kaur Perencanaan. pungkasnya.

sementara puji anggota BPD harapanya sambang dusun ini bisa optimal dalam menggali aspirasi masyarakat serta mampu menjadi mediasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan desa sekaligus bisa menjadi forum silaturahmi desa.(vian)    

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SIAPA SAJA PENERIMA BLT EL NINO

  WARTA62 -Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia telah menjadi berita hangat di masyarakat. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) turut mendapatkan BLT El Nino. Siapa saja yang tidak kebagian? 1. Non-DTKS Keluarga PPU Gaji di Atas UMP KPM yang memiliki Penghasilan Penduduk Umum (PPU) dan gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak masuk sebagai penerima BLT El Nino. UMP ditetapkan oleh Gubernur dan dapat berbeda di setiap provinsi. 2. Non-DTKS Keluarga Tidak Layak Penerima Pemerintah daerah menilai bahwa keluarga yang sudah sejahtera dan dianggap mapan tidak layak menerima bantuan. Keputusan ini biasanya diambil berdasarkan hasil musyawarah desa. 3. Non-DTKS Keluarga ASN (Polri, TNI) Golongan masyarakat yang terdaftar sebagai Aparatur Sipil N

5 GENERASI PARA WALISONGO MENURUT HABIB LUTHFI BIN YAHYA

5 GENERASI PARA WALISONGO MENURUT HABIB LUTHFI BIN YAHYA  Sebenarnya, Walisongo di Indonesia itu tidak hanya yang biasa dikatakan oleh ahli sejarah. Maulana Habib Luthfi Bin Yahya mengisahkan sejarah Walisonga yang tidak terekam oleh para ahli sejarah. Ahli sejarah itu membuatnya berdasarkan kepentingan politik. Menurut Habib Luthfi, Walisonga itu ada lima generasi. Generasi pertama dipimpin oleh Syaikh Jamaludin Husein atau Syeikh Jumadil Kubro yang membawahi delapan wali lainnya. Sebagian terpencar di Sumatera. Generasi kedua dipimpin oleh Syaikh Maulana Al-Malik Ibrahim yang membawahi delapan wali lainnya diantaranya Sayyidina Imam Quthub Syarif bin Abdullah Wonobodro, Syaikh Muhammad Sunan Geseng, Sayyid Ibrahim, Sunan Gribig, Amir Rahmatillah Sunan Tembayen, Imam Ali Ahmad Hisamuddin (Cinangka, Banten lama), al-Imam Ahmad Zainul Alam. Generasi ketiga dipimpin oleh Imam Maulana Ibrahim Asmoroqondi/Pandito Ratu (Tuban, Gresik) yang membawahi delapan sunan, diantaranya: Su

PKH 2024

  WARTA62POS -Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan oleh kementrian sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan sasaran penerima adalah warga prasejahtera yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG). Bantuan sosial PKH merupakan bantuan Bersyarat yang bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan perubahan perilikau dalam mengkses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sosial. dilansir dari media online  https://garut.pikiran-rakyat.com/nasiona   Bansos PKH 2024 yang akan cair mengalami perubahan skema penyaluran dan besaran nominal bantuan,  Dalam penyalurannya terdapat skema terbaru di mana bantuan khusus KKS Bank Himbara dilakukan setiap 2 bulan, sementara yang KKS ke Kantor Pos akan tetap berlangsung per triwulan.  Sementara untuk besaran nominalnya bisa simak berikut ini:  1. Khusus yang memakai KKS komponen siswa SD dari yang semula menerima Rp225.000, kini menjadi Rp150.000.  2. Bagi siswa SMP